• 30

    Jul

    Guru di Tobasa Pertanyakan Dana Sertifikasi Desember 2012

    TOBASA, halakhita. Oleh : Aristo Panjaitan, SS.SPd Sejumlah guru yang bersertifikasi di Kabupaten Toba Samosir tampak gembira dan bercampur kecewa, sebab dana sertifikasi tahun 2013 tahap I (Januari-Maret 2013) telah cair. Sementara, kecewa mereka karena tahap II (April - Juni 2013) belum diterima yang seharusnya sudah mereka terima. Namun yang paling dipertanyakan guru-guru, adalah tunjangan sertifikasi Desember 2012 sampai saat ini belum mereka terima atau dicairkan tanpa alasan yang pasti. M br P dan S br P, keduanya merupakan guru di Kecamatan Laguboti, Kamis (25/7), kepada halakhita mengaku tunjangan sertifikasi guru yang mereka terima saat ini (kemarin) masih triwulan I terhitung Januari-Maret 2013. “Triwulan II belum kami terima,” kata M br P. M br P mengatakan, mas
  • 30

    Jul

    Usaha dan Kegiatan di Tobasa Banyak Tak Berizin

    Tobasa, halakhita. Oleh : Aristo Panjaitan, SS.SPd Usaha dan kegiatan di Toba Samosir masih banyak yang tak memiliki izin usaha. Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Toba Samosir tak berdaya menertibkan, dengan alasan kurangnya personel di dinas itu. “Kami mengakui, masih banyak usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan yang sudah lama beroperasi di Tobasa hingga saat ini belum memiliki izin usaha,” ujar Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Toba Samosir Bangsomen Silaen, kepada halakhita Selasa (2/7) di Kantornya. Dikatakannya, hal itu disebabkan karena kurangnya personel/staf yang ditugaskan di dinas itu. Namun, walaupun demikian pihaknya hingga saat ini masih tetap berupaya untuk merealisasikan agar setiap usaha atau kegiatan di daerah itu memperoleh izin usaha. Banyak kendala
  • 30

    Jul

    Kadis Pendidikan Permalukan Bupati Tobasa

    TOBASA, halakhita. Oleh : Aristo Panjaitan, SS.SPd Maraknya pengutipan uang di sekolah di Tobasa menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat, baik dikedai tuak, pekan-pekan dan kalangan wartawan sendiri. Tindakan praktek pungli yang dilakukan sejumlah oknum kepala sekolah itu sendiri disebut-sebut telah mempermalukan bupati Tobasa. Demikian disampaikan Ketua LSM Tim Operasional Pengawasan Pembangunan Pendidikan Indonesia (TOP-P2I) Kabupaten Toba Samosir, Hotmei Sinurat kepada halakhita Rabu (3/7) di balige. Berbagai pungutan yang terjadi di sejumlah sekolah Tobasa, kata Hotmei Sinurat jelas telah mencoreng dunia pendidikan, bahkan nama bupati menjadi terikut-ikut diperbincangkan kalangan masyarakat, padahal bupati sendiri mungkin tidak mengetahui perbuatan bawahannya itu. Lanjut H
  • 30

    Jul

    BPK Diminta Audit Tunjangan Gurdacil Tobasa

    TOBASA, halakhita. Oleh: Aristo Panjaitan, SS.SPd Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta mengaudit tunjangan guru daerah terpencil di Tobasa. Tunjangan tersebut disinyalir diselewengkan oknum birokrat Dinas Pendidikan Propinsi dengan oknum birokrat Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir. Aparat penegak hukum diminta turun tangan memeriksa pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Demikian diungkapkan ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tim Operasional Pengawasan Pembangunan Pendidikan (TOP-P2I) Kabupaten Toba Samosir kepada Portibi DNP, Sabtu (29/6) di Balige. Penyelewengan tunjangan guru daerah terpencil ini termasuk kasus besar, sebab tunjangan yang menjadi hak guru itu tidak diberikan secara penuh kepada guru penerima. Tindakan ini sudah termasuk pidana, terang Ketua LSM TOP-P2I Kab
  • 30

    Jul

    Sekolah di Tobasa Terus Lakukan Pungutan

    Tobasa, halakhita. Oleh : Aristo Panjaitan, SS.SPd Hasil Investigasi DPC LSM Tim Operasional Pembangunan Pendidikan Indonesia (TOP-P2I) Cabang Toba Samosir dalam sebulan terakhir ini menunjukkan, mayoritas sekolah SMP, SMA dan SMK Negeri di Toba Samosir melakukan pungutan-pungutan dengan beragam bentuk. Selama hampir satu bulan, tim melakukan investigasi di 7 (tujuh) kecamatan Kabupaten Tobasa, melakukan uji petik terhadap 25 sekolah, terdiri dari 18 SMP, 7 SMA/SMK Negeri, kata Sekretaris LSM TOP-P2I, Aristo Panjaitan SS,SPd yang didampingi Ketua LSM TOP-P2I, Hotmei Sinurat kepada Wartawan Selasa (21-5-2013) di Balige. Aristo Panjaitan mengatakan, pihaknya menilai para kepala sekolah di Tobasa tampaknya sudah keterlaluan dan berani membuat kebijakan, kendati pemerintah telah mengeluarkan
  • 30

    Jul

    Tunjangan Guru Desa Terpencil di Tobasa, Peroleh Rp.140 ribu/Bulan

    Tobasa, halakhita. Oleh : Aristo Panjaitan, SS.SPd Para guru-guru yang ditugaskan di desa terpencil Kabupaten Toba Samosir mendapat tunjangan atau tambahan gaji Rp.140 ribu/bulan. Tambahan gaji bagi guru-guru yang mengajar di daerah terpencil itu merupakan program pemerintah yang disebut dengan tunjangan guru daerah terpencil. Tunjangan guru desa terpencil tahun 2012 sudah diberikan pada bulan desember lalu. Tunjangan yang diterima masing-masing guru Rp.140 ribu/ bulan, sedangkan kepala sekolah Rp.150 ribu/bulan, ujar bendahara umum Dinas Perndidikan Br pardosi ketika dikonfirmasi halakhita, Kamis (23/5) di ruangannya Dikatakan Br pardosi, tunjangan guru desa terpencil ini sumber dananya diperoleh dari Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) TA 2012, total senilai Rp.300 juta. Tunjangan guru dae
  • 30

    Jul

    Dalih Pendaftaran Siswa BaruSMA N 1 Balige Kutip Rp.50.000

    Balige, Halakhita. Oleh Aristo Panjaitan, SS.SPd Ada-ada saja cara yang dilakukan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 (SMA N 1) Balige Kabupaten Toba Samosir untuk menambah isi kantongnya. Musim pendaftaran siswa baru di sekolah itu, mereka mengutip Rp.50.000 dari setiap siswa yang hendak mendaftar di sekolah itu. Sekolah yang berdaya tampung 256 orang (8 ruangan) setiap tingkatan itu juga disinyalir melakukan berbagai pengutipan-pengutipan lainnya yang sangat memberatkan orang tua siswa. Saya sendiri dikutip Rp.50.000 untuk biaya pendaftaran siswa baru, bang, kata salah seorang siswa SMA N 1 Balige ketika dikonfirmasi halakhita Senin (17/6) di lokasi sekolah. Siswa yang mengaku Br Torus ini mengatakan, kutipan Rp.50.000 dalih untuk pendaftaran siswa baru itu, bukan hanya kepada di
  • 26

    Apr

    Jatah Raskin di Sembilan Kecamatan di Tobasa Belum Disalurkan

    Diduga Jadi Ajang Korupsi Tobasa, halakhita. Oleh Aristo Panjaitan, SS, SPd. Bagian Perekonomian Setdakab Toba Samosir mengatakan, ada Sembilan kecamatan belum menerima jatah beras miskin (raskin) untuk warga yang kurang mampu, karena alasan administrasi. Memang benar jatah raskin periode Januari s/d Maret 2013, dari 16 kecamatan ada Sembilan kecamatan lagi belum menerima raskin hingga saat ini, karena kecamatan ini masih memiliki tunggakan ke Bulog, kata Kabag Perekonomian Arifin Silaen, Rabu (24/4) di kantornya. Dikatakan Arifin Silaen, ke Sembilan kecamatan tersebut yakni Balige, Tampahan, Silaen, Habinsaran, Nassau, Siantar Narumonda, Parmaksian, Pintupohan dan Kecamatan Ajibata. Jika tunggakan uang raskin itu segera mereka bayar, maka raskin itu pun akan segera disalurkan,
  • 4

    Jan

    Dugaan Korupsi Bupati Toba Samosir Drs. Monang Sitorus, SH, MBA

    Tobasa, halakhita, Oleh Aristo Panjaitan SS SPd Salah seorang sahabat yang aktif mempersoalkan berbagai dugaan korupsi di Pemkab Toba Samosir, Drs. Kristian Manurung, baru-baru ini di Medan (25/07), mengungkapkan kekesalannya terhadap lambannya upaya hukum walaupun berbagai temuan dan fakta sudah disampaikan kepada aparat hukum. Bahkan, terakhir ketika melakukan unjuk rasa ke Mapoldasu dan Kejatisu, Medan, diketahui bahwa Drs. Monang Sitorus, SH, MBA sudah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat No. Pol. K/88/V/2007/Dit.Reskrim, tertanggal 16 Mei 2007. Drs Monang Sitorus menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri, sesuai dengan pasal 2 ayat 1 (jo) pasal 3 UU RI No. 20, tahun 2001,perubahan atas UU RI No. 31/1999, tentang pemberantasan tindak pid
  • 3

    Sep

    Mantan Kepala BKD Posman Marpaung : Honorer APBD Tobasa Seluruhnya Sudah Terangkat

    Balige, halakhita DRS Posma Marpaung mantan kepala BKD pada 2005 lalu, kepada halakhita Selasa (31/8/2010) di rungannya mengungkapkan, bahwa pada dasarnya seluruh Honor APBD/APBN yang masuk database per 1 Januarai 2005 sudah seluruhnya terangkat menjadi PNS. Namun setelah terbitnya Surat Edaran Nomor 05 tahun 2010 tentang pendataan tenaga honorer yang tercecer/tidak terdata, namun telah memenuhi syarat untuk diangkat jadi CPNS, kata Kadis Tenaga Kerja ini memaparkan. Posman membeberkan, sesuai informasinya honorer yang tercecer atau yang tidak terdata itu, terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum (PU), yakni beberapa honorer Penjaga Pintu Air/ irigasi persawahan dan honorer yang bekerja di Tempat Pembuangan Sampah atau TPA yang masa kerjanya sudah memenuhi syarat, alasannya, karena mereka tida
- Next

Author

Follow Me