• 29

    May

    Inspektorat dan BKD Tobasa Lempar Tanggungjawab

    Dikatakannya M Manihuruk, wewenang Inspektorat soal Honorer K-2 ini hanya sebatas menerima berkas yang sudah selesai diverifikasi setiap SKPD yang ada honorernya. Sampai saat ini masih sekitar 40 persen yang menyeranhkan berkasnya, selebihnya masih menyusul, terangnya. Ketika wartawan bertanya, pendataan Honorer K-2 sebagai syarat untuk bisa mengikuti seleksi CPNS harus mengacu pada PP No 48 tahun 2005 dan PP No 56 Tahun 2012, namun dari 298 orang Honorer Tobasa yang dinyatakan lulus tersebut, lebih dari separohnya adalah honorer palsu. Kami melihat, puluhan orang yang lulus itu tidak memenuhi syarat untuk diangkat CPNS, karena penggajiannya di biayai dari APBD, padahal yang berhak mengikuti seleksi honorer K-2 ini adalah honorer yang tidak dibiayai APBD/APBN, ujar L Manurung (Mimbar
  • 30

    Jul

    Copot Kadis Diknas Tobasa

    Balige, halakhita. Oleh : Aristo Panjaitan, SS.SPd Copot Kepala Dinas Pendidikan Tobasa Mariani Simorangkir yang disinyalir telah merusak tatanan pendidikan dan mengkomersilkan dunia pendidikan di Tobasa. Dia juga dinilai menyetujui atau mempersilahkan kepala sekolah SMA Negeri di Tobasa melakukan pengutipan Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP) dan berbagai pungutan lainnya dari siswa. Pihak Kejaksaan dan Kepolisian diminta jangan tinggal diam. Tindak dan proses secara hukum para kepala sekolah yang hingga saat ini masih tetap melakukan pengutipan-pengutipan kepada siswa, karena tindakan tersebut sudah jelas tindak pidana. Demikian disampaikan Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat Tim Operasional Pengawas Pembangunan Pendidikan Indonesia (LSM-TOP-P2I) Kabupaten Toba Samosir, Aristo Pan
  • 30

    Jul

    Mahasiswa dan Masyarakat Tobasa Demo Bupati dan DPRD

    Desak Keluarkan Izin Pemasangan Listrik Desa Sibuntuon dan Pagarbatu Balige, halakhita. Oleh : Aristo Panjaitan, SS.SPd Himpunan Mahasiswa Toba Samosir (HIMA TOBASA) beserta Gerakan Masyarakat 7 (tujuh) desa (Germa 7 Desa) berunjuk rasa di kantor DPRD dan Bupati Toba Samosir, Senin (22/7) sekira pukul 12.00 WIB. Massa yang berjumlah sekitar seratus tersebut meminta agar mengeluarkan izin pemasangan jaringan listrik untuk desa Sibuntuon dan desa Pagarbatu Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir. Seratusan Mahasiswa dan Masyarakat Habinsaran Kec. Habinsaran demo DPRD dan Bupati Tobasa Aksi unjukrasa mahasiswa dan masyarakat yang ketiga kalinya ini diawali konvoi mulai dari Kecamatan Lumbanjulu hingga ke kantor DPRD dan kantor bupati sembari membagi-bagikan selebaran kepada masy
  • 30

    Jul

    Putra Toba dan Putra Dairi Penerima Kalpataru dari Presiden

    Berniat Kembalikan Kalpataru Tobasa, halakhita. Oleh : Aristo Panjaitan, SS.SPd Marandus Sirait dan Hasoloan Manik, penerima Kalpataru kategori Penyelamat Lingkungan Hidup tahun 2010 berniat mengembalikan penghargaan lingkungan hidup itu karena kecewa dan geram menyaksikan hutan di sekitar mereka habis dibabat oknum-oknum yang tak bertanggungjawab. Kedua tokoh penerima kalpataru dari Presiden ini, juga kecewa terhadap pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah yang dinilai tidak peduli lagi dengan kondisi hutan dan lingkungan yang kian kritis saat ini. Demikian disampaikan Marandus Sirait selaku pemilik Taman Eden 100 Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir dan Ketua DPD LSM Peduli Lingkungan Hidup (LSM-PILIHI) Kabupaten Pakpak Barat Hasoloan Manik kepada halakhita Minggu (21
  • 30

    Jul

    Sekda : Pemkab Tobasa Larang Pungli di Sekolah

    Tobasa, halakhita. Oleh Aristo Panjaitan, SS.SPd Pemerintah Kabupaten Toba Samosir secara tegas melarang perbuatan praktek pungutan liar di sekolah-sekolah. Barang siapa terbukti melakukannya akan ditindak, termasuk bagi orang yang mengetahui perbuatan itu tetapi tidak melaporkannya, apalagi ikut menerima bagian dari pungli itu. Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir, Liberty Manurung, MM Bitzel ketika dikonfirmasi halakhita Selasa (9/7) terkait pemberitaan maraknya paraktek pungutan liar yang dilakukan oleh kepala sekolah. Liberty Manurung menyampaikan melalui Short Massage Service (SMS) nya, sesungguhnya untuk membangun dunia pendidikan itu, seluruhnya bukan tanggungjawab pemerintah, tetapi juga pihak swasta dan masyarakat harus ikut andil di dalamnya. Sambung Lib
  • 26

    Apr

    Rumah Tak Layak Huni

    Butuh Perhatian Pemerintah halakhita. Oleh Aristo Panjaitan, SS.SPd. Ibu rumah tangga yang tergolong warga miskin yang tinggal di desa Lumban Manurung Kec. Porsea ini saban hari tinggal di gubuk yang berukuran 2 x 3 meter ini berharap mendapat perhatian dari pemerintah maupun dermawan. Ibu Boru Pasaribu pemilik rumah ukuran 2 x 3 meter berdiri di depan rumahnya bersama anak-anaknya. S Br Pasaribu yang memiliki 2 anak ini menuturkan, sejak dia berumahtangga sekitar 5 tahun lalu, sudah tinggal digubuknya yang ditempati sekarang. “sudah beberapa kali pihak kecamatan,dan kelurahan datang ke sini, katanya rumah kami ini akan diperbaiki/dibedah oleh pemerintah, nyatanya sampai sekarang gak jadi,” kata ibu muda yang bersuamikan marga Manurung ini. Padahal, sambung ibu ini, ad
  • 26

    Apr

    Guru Masa Kini, dan Guru Zaman Dulu

    halakhita. Oleh Aristo Panjaitan, SS.SPd. Mutu Pendidikan di Indonesia akan tetap terpuruk dan merosot, karena tenaga pendidiknya (guru) saja tidak jujur dan tidak bermoral. Katanya, guru itu mulia dgn memberikan pendidikan moral kepada murudnya, padahal pemangku pendidikan itu sendiri tidak jujur dalam melaksanakan tugas Dulu, semasa saya, Ujian Nasional yang notabenenya merupakan moment untuk menentukan lulus tidaknya seorang siswa. Agar lulus, saya belajar, dan mengulangi soal-soal yang terdahulu. Saya malu jika tidak lulus. Pada masaku, tidak ada istilah jawaban dibantu dan diberikan oleh guru kepada siswanya. Oleh karenanya, pada masaku dulu, banyak siswa kelas tiga tidak lulus, bagi yang tidak lulus akan mengulang kembali dan belajar setahun lagi. Pada masaku dulu juga, guru masi
  • 23

    Feb

    Realisasi Target PAD Tobasa 2011 Tak Tercapai

    Balige, halakhita. Oleh Aristo Panjaitan, SS,SPd Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Toba Samosir TA 2011 tak lampaui target. Berdasarkan data Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah(DPPKAD) per 31 Desember 2011, yang ditargetkan sebesar Rp.14.900.326.050, namun yang terealisasi sebesar Rp.14.172.004.812,- atau 95.11 persen. Hal itu disampaikan Kepala Dinas (PPKAD) Tobasa, Thamrin Simanjuntak melalui Kepala Bidang Pendapatan Washinton Pangaribuan kepada halakhita baru-baru ini. Dari data yang disampaikan, beberapa instansi belum mencapai target realisasi pendapatan karena terbentur aturan. Namun dari sekian Instansi perolehan PAD, Dinas Catatan Sipil adalah instansi dengan realisasi pendapatan tertinggi pada tahun anggaran 2011. Pendapatan Dinas ini berasal d
  • 21

    Oct

    Potensi Daerah Tobasa Luar Biasa, PAD Tetap Kecil

    BALIGE, Halakhita. Oleh Aristo Panjaitan SS SPd Anggota DPRD Tobasa soroti berbagai kebijakan dan keberhasilan pemerintah Kabupaten Toba Samosir selama Tahun Anggaran 2010. Beberapa sorotan tersebut diantaranya, target Pendapatan Asli Daerah yang rendah sementara potensi-potensi daerah sangat luar biasa. Gambar : Pantai Danau Toba Meat Kec Tampahan Demikian disampaikan Anggota DPRD Tobasa Roy Robinhot Sirait, Selasa (13/9/2011) di gedung Dewan dalam Rapat Paripurna penyampaian pandangan umum/ perorangan anggota DPRD Kabupaten Tobasa tentang penyampaian laporan keuangan pemerintah kabupaten Tobasa TA 2010. Roy Robinhot Sirait, anggota DPRD dalam pandangannya mengatakan, di Daerah Tobasa banyak berdiri perusahaan-perusahaan besar yang berskala nasional dan internasional, yang mana, perus
  • 13

    Nov

    Dua Orang Guru PNS di Tobasa Gajinya Distop

    Tobasa, halakhita. Oleh Aristo Panjaitan SS SPd Dame Tambunan dan Mutiara Tambunan keduanya merupakan guru PNS yang bertugas di Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, tidak pantas dicontoh/ditiru dan menerima gelar pahlawan tanpa tanda jasa. Pasalnya, kedua oknum guru PNS tersebut sudah hampir setahun tidak melaksanakan tugas, namun keduanya bangga menerima gaji dari pemerintah. Mulai November 2010 ini, kedua oknum guru tersebut gajinya sudah distop, ujar Eston Sihotang Kabid Tenaga Pendidikan, Jumat (5/11) di rungannya ketika halakhita mengkonfirmasi seputar adanya berita oknum guru SD tetap terima gaji, tanpa melaksanakan tugas. Eston Sihotang yang juga didampingi stafnya menjelaskan, sebelumnya Dame Tambunan bertugas di SD Negeri 173546 Tambunan Kecamatan Balige, juga sudah serin
- Next

Author

Follow Me