Inspektorat dan BKD Tobasa Lempar Tanggungjawab

29 May 2014

Dikatakannya M Manihuruk, wewenang Inspektorat soal Honorer K-2 ini hanya sebatas menerima berkas yang sudah selesai diverifikasi setiap SKPD yang ada honorernya. Sampai saat ini masih sekitar 40 persen yang menyeranhkan berkasnya, selebihnya masih menyusul, terangnya.

Ketika wartawan bertanya, pendataan Honorer K-2 sebagai syarat untuk bisa mengikuti seleksi CPNS harus mengacu pada PP No 48 tahun 2005 dan PP No 56 Tahun 2012, namun dari 298 orang Honorer Tobasa yang dinyatakan lulus tersebut, lebih dari separohnya adalah honorer palsu.

Kami melihat, puluhan orang yang lulus itu tidak memenuhi syarat untuk diangkat CPNS, karena penggajiannya di biayai dari APBD, padahal yang berhak mengikuti seleksi honorer K-2 ini adalah honorer yang tidak dibiayai APBD/APBN, ujar L Manurung (Mimbar Umum).

Menanggapi hal itu, Sekretaris Inspektorat M Manihuruk terkesan buang badan dan mengaku tidak tahu atau mengerti isi dari PP 56 Tahun 2012. Saya tidak tahu isi dari PP 56 Tahun 2012 itu, tandasnya.

Terpisah, Kepala BKD Tobasa melalui Sekretaris dinas, Hasmar Silaban SP ketika dikonfirmasi minggu lalu di ruangannya, mengatakan BKD Tobasa tidak berwenang untuk memferifikasi berkas honorer K-2. Hal ini sudah diserahkan kepada masing-masing SKPD yang mengusulkan honorernya.

SKPD lah yang bertanggungjawab dalam verifikasi berkas honorer K-2 itu. Ada beberapa poin persyaratan yang harus dipenuhi honorer itu. Jika salah satu dianaranya tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan dianggap gugur, sebut Hasmar Silaban, seraya mengatakan batas pengiriman dokumen honorer K-2 itu ke BKN pada 31 Mei 2014.

Kepala Dinas Pendidikan Tobasa, Lalo Hartono Simanjuntak ketika hendak dikonfirmasi terkait hasil verifikasi honorer K-2 yang secara terkhusus berasal dari Diknas, namun tidak berada di tempat.

Ketika dikonfirmasi Kabid Tenaga Pendidikan (Tendik) P Naipospos SPd, tampaknya dia tak bersedia. Saya lagi sibuk bos, katanya.

Menanggapi hal ini, Korwil LSM Front Komunitas Indoensia Satu (FKI-1) Toba Samosir, Tanda Hutahaean, Kamis (29/5) di Laguboti, menyampaikan sesungguhnya Bupati Tobasa harus membentuk tim verifikasi factual berkas Honorer K-2, dan itu sangat ditekankan oleh BKN, mengingat masalah Honorer K-2 sudah merupakan polemic nasional.

Jika proses memverifikasi berkas Honorer K-2 ini hanya melibatkan SKPD yang bersangkutan, maka sudah jelas hasilnya seperti apa. Mereka sudah jelas kongkalikong, tandas Tanda Hutahaean.

Ditegaskannya, sejak kapan pihak dinas pendidikan turun ke lapangan untuk memeriksa kebernaran berkas honorer K-2 itu? Mereka hanya menyuruh honorer itu datang ke Dinas Pendidikan untuk melengkapi berkas yang dibutuhkan.

Sesuai informasi yang beredar oknum Dinas Pendidikan juga kabarnya memanfaatkan situasi ini, yang di tuding telah mengutip dana kepada setiap honorer K-2 dengan dalih supaya berkasnya diloloskan, ujar Tanda Hutahaean.

Pada hal, , ujar Tanda Hutahaean, dari 298 orang honorer K-2 Tobasa yang dinyatakan lulus itu, namun sekitar 250 orang di duga kuat adalah honorer siluman.

Kasus Honorer K-2 ini sudah kita laporkan kok ke Polri, BKN dan Menpan-RB. Kita akan tetap mengawal ini sampai tuntas, tegas aktivis yang dikenal berani dan vocal mengungkap kasus Honorer K-2 ini.


TAGS


-

Author

Follow Me