Potret Pendidikan di (Indonesia) Tobasa

8 Sep 2013

Oleh : Aristo Panjaitan, SS.SPd

Potret buram pendidikan Indonesia terkhusus di Kabupaten Toba Samosir, institusi pendidikan itu tak ubahnya seperti pencetak ijazah doang, lulus dengan cepat, mencapai kelulusan dengan cara tidak terpuji, dapat ijazah dengan cara curang dengan bantuan tenaga pendidiknya. Sehingga apa yang dihasilkan dengan cara-cara curang seperti itu, adalah produk yang sulit bersaing dan diandalkan kualitasnya.

Dalam proses belajar mengajar, guru atau sebagai tenaga pendidik seharusnya menguasai kurikulum dan bidang mata pelajaran yang diajarkannya. Sebagai seorang guru harus mencintai tugasnya sebagai guru dan tenaga pendidik. Selain itu, guru harus memiliki disiplin, etika dan moral.

Untuk menopang dan mendukung peranan guru itu dapat berjalan ideal, sejauh ini pemerintah telah melaksanakan fungsinya dengan mengangkat harkat dan derajat guru dengan meningkatkan gaji dan tunjangannya.

Selain itu, pemerintah juga telah mengucurkan dana biaya operasional sekolah dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Namun, kucuran dana yang tergolong sudah memadai itu sangat bertolak belakang dengan praktek di lapangan.

Para pemangku pendidikan saat ini telah banyak yang salah gunakan dan menyelewengkan anggaran pendidikan. Tidak sampai disitu, para pemangku pendidikan itu tampaknya sudah menomor sekian kan kualitas pendidikan, yang ada hanya untuk bagaimana pendidikan itu menjadi obyek penghasil rupiah.

Pengutipan Marak

Sekolah mulai dari tingkat SD,SMP hingga SLTA melakukan pengutipan-pengutipan yang konon hasil pungutan tersebut tak bisa dipertanggungjawabkan. Tampaknya para orangtua siswa yang berasal dari berbagai kalangan itu dengan terpaksa harus membayar uang komite atau iuran-iuran lainnya yang tergolong memberatkan.

Konon katanya, kutipan-kutipan itu merupakan hasil rapat komite sekolah yang hasilnya untuk kepentingan sekolah. Fungsi komite sekolah seharusnya control, mediasi dan fasilitator dan advisor, bukan menjadi agen atau alat untuk mempermulus maksud dan tujuan pribadi dan kelompoknya.

Anak keluarga kurang mampu masih dibebani dari segala iuran dan biaya, seharusnya ini tidak boleh terjadi, dan hal-hal seperti inilah seharusnya tugas dan peranan komite sekolah.

Orang tua siswa miskin harus pontang-panting mencari biaya anak-anaknya agar tetap dapat bersekolah. Pendidikan murah yang dielu-elukan pemerintah selama ini, tampaknya tidak berarti dan hanya slogan semata. Sanksi tegas dari pemerintah bagi pemangku pendidikan yang melanggar peraturan dan menciderai pendidikan itu tampaknya tidak terlaksana.

Di samping itu, pemerintah kabupaten Tobasa juga belum mampu mewujudkan pemerataan guru, sehingga mutu pendidikan di desa dengan perkotaan jauh tertinggal. Alokasi dana pendidikan 20 % dari APBN dan APBD Tobasa ditambah lagi dana dari hasil pengutipan, namun belum mampu mendongkrak mutu pendidikan di daerahnya.

Kunci Jawaban UN Dibantu Guru

Berdasarkan tingkat kelulusan UN tahun 2013, SD, SMP dan SLTA di Tobasa memang tergolong menggembirakan. Namun capaian itu diperoleh dengan cara-cara curang, hasil UN siswa umumnya dibantu guru dan institusi pendidikan itu sendiri. Akan kah kita bangga dengan capaian ini?

Tradisi UN bagi siswa SD, SMP dan SLTA sejujurnya adalah momok yang menakutkan, tapi dengan adanya bantuan kunci jawaban dari pemangku pendidikan itu sehingga siswa santai menghadapinya. Padahal perilaku demikian sesungguhnya menjadi racun bagi anak didik itu sendiri.

Pemangku pendidikan itu takut apabila anak didiknya banyak yang tidak lulus. Tidak terima menyandang status gagal dalam mengelola pendidikan itu. Tidak terima dihujat karena gagal mengelola pendidikan itu. Sehingga untuk menutupi kekurangan dan kelemahan itu, maka pemangku pendidikan itu kasak kusuk mencari solusi dengan cara curang untuk meluluskan anak didiknya.

Solusi Permasalahan Pendidikan

Mengenai masalah pedidikan, perhatian pemerintah kita masih terasa sangat minim. Gambaran ini tercermin dari beragamnya masalah pendidikan yang makin rumit. Kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional,fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah yang tidak pada tempatnya, biaya pendidikan yang mahal, dan hasil pengutipan-pengutipan yang tak bisa dipertanggungjawabkan.

Penyelesaian masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah-pisah, tetapi harus ditempuh langkah atau tindakan yang sifatnya menyeluruh. Artinya, kita tidak hanya memperhatikan kepada kenaikkan anggaran saja. Sebab percuma saja, jika kualitas Sumber Daya Manusia dan mutu pendidikan di Indonesia masih rendah.

Masalah penyelenggaraanwajibbelajarsembilan tahun sesungguhnya masih menjadi PR besar bagi pemerintah kabupaten Toba Samosir, boro-boro melaksanakan wajib belajar dua belas tahun (SLTA).

Kenyataan yang dapat kita lihat bahwamasih banyaksekolah di Tobasa yang tidak memiliki sarana pendidikan yang memadai, disebabkan pengelolaan anggarannya yang tidak terarah dan salah gunakan.

Dengan kondisi tersebut, bila tidak ada perubahan kebijakan, kejujuran dan perhatian pemangku pendidikan khususnya di Tobasa, makakita akan sulit keluar dari masalah-masalah pendidikan yang ada, apalagi bertahan pada kompetisi di era globalisasi saat ini.

Kondisi ideal pendidikan adalah hak masyarakat, anak seharusnya bisa sekolah minimal tingkat SMA tanpa membedakan status karena itulah hak mereka. Namun hal tersebut sangat sulit untuk direalisasikan pada saat ini, karena masih bayak kita jumpai anak putus sekolah di Tobasa.Beasiswayang tidak tepat sasaran.

Sekolah-sekolah di Indonesia terkhusus Tobasa seharusnyatelah memiliki fasilitasdan media pembelajaran yang memadai,begitu juga staf pengajar yang berkompetensi, jujur, bermoral dan bertanggungjawab.

Jika mencermati permasalahan di atas, dunia menangis, ibu pertiwi meringis, kemerdekaan itu sesungguhnya belum ada, yangterjadihanya sebuah ketidakadilan antara si kaya dan si miskin. Homo homini lupus. (Penulis adalah mantan Guru SMA di Tobasa dan Aktivis Pendidikan)


TAGS


-

Author

Follow Me