Hapuskan Komite Sekolah

1 Aug 2013

Komite Sekolah Dinilai Pro Pemerintah

TOBASA, halakhita. Oleh Aristo Panjaitan, SS.SPd

Hapuskan komite sekolah karena sudah mengecewakan masyarakat. Komite sekolah dinilai berpihak kepada pemerintah. Pungutan seperti LKS, Training, Insidental dan SPP di sekolah di Kabupaten Toba Samosir nilainya sudah di luar batas kewajaran.

Banyak orangtua siswa merasa terpaksa membayar iuran sekolah dan pungutan-pungutan lainnya. Dana yang terkumpul belum tentu untuk kepentingan sekolah yang tak bisa dipertanggungjawabkan.

Komentar tersebut diungkapkan Sekjend Dewan Pendidikan Kabupaten Toba Samosir, Jujung Sitorus, Ketua LSM TOP-P2I, Hotmei Sinurat dan sejumlah orangtua siswa kepada halakhita, Rabu (31/7) di Balige, ketika sekolah-sekolah di Tobasa sampai saat ini masih saja melakukan pengutipan dengan bermacam modus.

Jujung Sitorus mengatakan, hapuskan saja komite sekolah, karena mereka sudah melukai dan menyakiti masyarakat terkhusus bagi orangtua siswa. Ngapain mereka menjadi pengurus komite sekolah sementara tugas dan fungsi komite sekolah tidak dimengerti. Umumnya pengurus komite sekolah di Tobasa berpihak kepada sekolah atau pemerintah, tandasnya.

Lanjut Jujung Sitorus, pungutan-pungutan yang dilakukan sekolah selama ini selalu mengatasnamakan hasil keputusan rapat komite sekolah.

Apanya hasil keputusan komite sekolah ? padahal pada saat rapat berlangsung banyak orangtua siswa menentang kebijakan dan tidak setuju dengan usul-usul yang disampaikan kepala sekolah, namun tanggapan dan pendapat dari orangtua siswa itu dianggap angin lalu. Justru pengurus komite sekolah itu lebih mendukung usulan yang disampaikan kepala sekolah, ujar Sekjend Dewan Pendidikan Tobasa ini kesal.

Ironisnya, sambung Jujung Sitorus, pengurus komite sekolah tersebut merupakan orang-orang yang tidak paham dengan pendidikan. Orang-orang yang anaknya tidak bersekolah di sekolah tersebut, atau orang yang tidak ada tanggungannya terhadap pendidikan.

Senada diungkapkan Sabam Simanjuntak (Parulok), komite sekolah selama ini dinilai menjadi beban para orangtua murid. Bagaimana tidak kita katakana demikian, komite sekolah dengan pihak sekolah kan sekongkol untuk menggerogoti uang dari orangtua siswa. Saya yakin, uang yang dipungli itu tak kan bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya, ujarnya dengan geram.

Dikatakan Sabam Simanjuntak, masyarakat sudah jijik dan muak melihat tingkah laku pengurus komite sekolah dan kepala sekolah tersebut. Komite sekolah selama ini menjadi beban, bukan justru membantu orangtua siswa. Sungguh enak lah pengurus komite sekolah menikmati uang dari orangtua murid itu, ketusnya.

Sementara, Ketua LSM TOP-P2I Kabupaten Toba Samosir, Hotmei sinurat mengungkapkan, banyak orangtua siswa selama ini dengan terpaksa membayar iuaran atau pungutan-pungutan di sekolah. Keterpaksaan itu, diungkapkan orangtua murid karena ketakutan mereka anak-anaknya bakal ditekan pihak sekolah.

Pungutan uang LKS, Training, Atribut, Insidental dan SPP selama ini sudah memberatkan orangtua siswa. Pungutan itu merata dibebankan kepada seluruh siswa. Seharusnya pihak sekolah mempunyai hati nurani, karena tidak semua orangtua murid itu keadaan ekonominya bagus, kata Hotmei Sinurat.

Dikatakannya, masa untuk membeli Labtop, lemari, kursi, meja dan memperbaiki kamar mandi dananya diambil dari orangtua siswa, jadi dikemakanan dana dari pemerintah itu.

Setahu kami anggaran untuk pengadaan Mobiler dan peralatan sekolah baik SD, SMP dan SMA di Tobasa ada ditampung di APBD Tobasa 2012. Untuk dana rehab ruangan sekolah dan RKB saja ada ditampung di APBD Tobasa, tandas Hotmei.

Jadi, lanjut putra laguboti ini, modus yang dilakukan para kepala sekolah untuk beli meja, kursi dan lainnya, tampaknya hanya akal bulusnya saja, demi untuk meraup uang dari orang tua siswa untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya.

Soal dana operasional sekolah mulai tahun ajaran baru ini, ada dana BOS SD, SMP dan SMA, lain lagi yang ditampung di APBD Tobasa, yakni dana BOMM untuk SMA/SMK. Mau di kemanakan itu dana?, kata Hotmei Sinurat.

Pungutan-pungutan yang telah memberatkan orangtua siswa selama ini tampaknya berjalan dengan mulus, tanpa ada sanksi dari pejabat birokrat Tobasa, legislative dan Komite Sekolah. Komite Sekolah dibentuk hanya sebagai temeng/pelengkap dan memuluskan niat busuk dari institusi pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, hapuskan komite sekolah, sebut aktivis bidang pendidikan ini.


TAGS


-

Author

Follow Me