Sekda : Pemkab Tobasa Larang Pungli di Sekolah

30 Jul 2013

Tobasa, halakhita. Oleh Aristo Panjaitan, SS.SPd

Pemerintah Kabupaten Toba Samosir secara tegas melarang perbuatan praktek pungutan liar di sekolah-sekolah. Barang siapa terbukti melakukannya akan ditindak, termasuk bagi orang yang mengetahui perbuatan itu tetapi tidak melaporkannya, apalagi ikut menerima bagian dari pungli itu.

Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir, Liberty Manurung, MM Bitzel ketika dikonfirmasi halakhita Selasa (9/7) terkait pemberitaan maraknya paraktek pungutan liar yang dilakukan oleh kepala sekolah.

Liberty Manurung menyampaikan melalui Short Massage Service (SMS) nya, sesungguhnya untuk membangun dunia pendidikan itu, seluruhnya bukan tanggungjawab pemerintah, tetapi juga pihak swasta dan masyarakat harus ikut andil di dalamnya.

Sambung Liberty Manurung, jika pun pihak sekolah memungut dana dari orang tua siswa, hal itu harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Srbagaimana dijelaskan dia sebelumnya, kata Liberty, komite sekolah mempunyai peranan untuk memanjukan pendidikan.

Disamping itu, lanjut SMS Liberty Manurung, mengenai kebijakan yang dibuat pihak sekolah, ada komite sekolah sebagai perwakilan orangtua siswa yang ikut mengelola dan mengawasi aktivitas sekolah, termasuk pungutan-pungutan.

Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Tobasa Monang Naipospos ketika dikonfirmasi terkait pungli yang terjadi di sekolah- sekolah cecara tegas melarang. Jika ada bukti-bukti kegiatan pungli, akan semakin baik, isi SMS Monang Naipospos.

Lebih lanjut disampaikan ketua Komisi yang menangani kebijakan pendidikan ini, setiap pengutipan harus persetujuan orang tua siswa melalui rapat Komite Sekolah. Kalau tidak ada rapat, maka itu baru bisa diduga sebagai kutipan liar.

Terkait, pernyataan sekda Tobasa tersebut, wartawan koran ini kembali mengirim sms untuk menimpali pernyataannya, bahwa setiap adanya pungutan, kepala sekolah selalu beralasan, bahwa hal itu merupakan hasil keputusan Komite Sekolah, namun kenyataannya kebijakan itu hanya diketahui oleh Ketua Komite dan beberapa pengurusnya saja.

Halakhita juga menyampaikan, dalam menentukan atau memilih pengurus atau Ketua Komite sekolah saja, bukan dipilih berdasarkan prosedur, melainkan terkesan dipaksakan atau siapa yang disukai atau diinginkan kepala sekolah dan oknum birokrat pendidikan.

Sementara Ketua LSM Tim Operasional Pengawasan Pembangunan Pendidikan Indonesia (TOP-P2I) Kabupaten Toba Samosir, Hotmei Sinurat, langsung menanggapi pernyataan Sekda Tobasa Liberty Manurung dan Ketua Komisi C DPRD Tobasa Monang Naipospos.

Dikatakan Hotmei Sinurat, tanggapan pihak Eksekutiv dan Legislatif tersebut merupakan bentuk pembersihan diri dan terkesan menghindar dari kenyataan yang ada di lapangan.

Pengutipan uang Insidental, uang menebus SKHUN, uang les tambahan, uang LKS, dan uang kursi, uang kaos olahraga dan Atribut sekolah yang berjumlah ratusan juta itu, apakah itu bukan tindakan Pungli??, tanya Sinurat.

Tindakan itu, menurut Hotmei Sinurat, adalah praktek pungli, sebab uang yang dikutip dari seluruh orang tua siswa itu, di duga tidak bisa dipertangungjawabkan kepala sekolah.

Nah, sambungnya, sudah rahasia umum, hasil pungutan dari orang tua siswa itu, diduga kuat dijadikan sebagai lahan subur untuk memperkaya diri kepala sekolah dan kelompok lainnya.

Sah-sah saja pihak sekolah mengutip uang dari siswa, sepanjang dananya itu bias dipergunakan untuk memajukan sekolah itu, tandas pria 39 tahun ini.

Lanjut Hotmei, Komite sekolah selama ini dijadikan sebagai alat atau temeng, disetiap ada kebijakan di sekolah. Makanya, orang yang terpilih menjadi ketua komite sekolah, umumnya orang-orang yang dihunjuk sesuai dengan selera kepala sekolah maupun pihak dinas pendidikan.

Padahal, sambung Hotmei, yang menjadi pengurus Komite Sekolah, adalah personal yang ditetapkan berdasarkan kriteria dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka dalam musyawarah komite sekolah. Pemilihan pengurus Komite sekolah seperti itu, kami lihat tidak pernah terjadi, ujarnya.

Aktivis LSM bidang Pendidikan ini menilai, carut marut dunia pendidikan saat ini membuat hati semakin miris dan sedih karena pendidikan saat ini bukan mengejar kualitas namun lebih condong sebagai sarana komersialisasi oknum-oknum kepala sekolah dan birokrat dinas pendidikan.

Jika Pemkab serius menghentikan praktek Pungli di sekolah, layangkan surat resmi kepada seluruh sekolah-sekolah yang ada di Tobasa ini. Pungutan uang dengan modus peningkatan pendidikan saat ini bukan relevan lagi, karena anggaran pendidikan tahun ini sudah menutup seratus persen dari APBN sebagaimana dimanatkan dalam UU.

Artinya, untuk biaya operasional pendidikan mulai dari tingkat SD,SMP dan SMA/SMK sudah ditanggung oleh pemerintah. Begitu juga dengan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah juga sudah menjadi tanggungjawab pemerintah, tandas Hotmei Sinurat.


TAGS


-

Author

Follow Me