Mahasiswa dan Masyarakat Tobasa Demo Bupati dan DPRD

30 Jul 2013

Desak Keluarkan Izin Pemasangan Listrik Desa Sibuntuon dan Pagarbatu

Balige, halakhita. Oleh : Aristo Panjaitan, SS.SPd

Himpunan Mahasiswa Toba Samosir (HIMA TOBASA) beserta Gerakan Masyarakat 7 (tujuh) desa (Germa 7 Desa) berunjuk rasa di kantor DPRD dan Bupati Toba Samosir, Senin (22/7) sekira pukul 12.00 WIB. Massa yang berjumlah sekitar seratus tersebut meminta agar mengeluarkan izin pemasangan jaringan listrik untuk desa Sibuntuon dan desa Pagarbatu Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir.

Seratusan Mahasiswa dan Masyarakat Habinsaran Kec. Habinsaran demo DPRD dan Bupati Tobasa

Seratusan Mahasiswa dan Masyarakat Habinsaran Kec. Habinsaran demo DPRD dan Bupati Tobasa

Aksi unjukrasa mahasiswa dan masyarakat yang ketiga kalinya ini diawali konvoi mulai dari Kecamatan Lumbanjulu hingga ke kantor DPRD dan kantor bupati sembari membagi-bagikan selebaran kepada masyarakat dan membentangkan spanduk dan poster di halaman gedung DPRD dan Kantor Bupati Tobasa.

Setelah pengunjukrasa ini tiba dan berorasi di kantor DPRD dan Kantor bupati Tobasa, tampak massa mendapat pengawalan ketat dari personel kepolisian Resort (Polres) Toba Samosir.

Pada dua lokasi ini, mereka menyampaikan beberapa tuntutan, antara lain agar segera memberikan izin hutan swaka margasatwa desa Sibuntuon dan desa Pagarbatu supaya jaringan listrik di desa itu dapat dikerjakan pihak PLN.

Jika memang karena desa Sibuntuon dan desa Pagarbatu dikatakan masuk dalam kawasan hutan margasatwa, maka Kami minta kepada pemerintah agar secepatnya mengeluarkan izin pemasangan listrik untuk desa itu, kata ketua HIMA Tobasa Liston Hutajulu dihadapan anggota DPRD Tobasa dan di hadapan pejabat Pemkab Tobasa.

Sekda Tobasa Liberty Manurung

Sekda Tobasa Liberty Manurung

Para pengunjuk rasa tampak kesal dan tidak percaya lagi dengan janji-janji yang disampaikan pemerintah, karena mereka beralasan bahwa masalah ini sudah berulangkali dibahas dan dibicarakan antara pengunjuk rasa, pihak legislativ dan eksekutiv.

Kami sudah ketiga kali ini melakukan unjuk rasa di tempat ini dengan masalah yang sama. Di luar itu juga sudah berulang kali utusan kami diundang membicarakan hal ini, namun kenapa belum tuntas juga hanya karena tersangkut masalah izin dari dinas kehutanan. Berarti pemerintah tidak serius memberikan penerangan listrik di desa kami, tandas Liston Hutajulu, sembari disambut yel,,yel yel dari massa lainnya.

Para pengunjukrasa mengetahui,alasan lainnya, kenapa sampai saat ini izin pemasangan listrik di dua desa tersebut tidak tuntas, hanya karena tidak disediakannya anggaran untuk pengurusan kepada dinas Kehutanan atau menteri kehutanan.

Adanya alasan seperti itu, Liston Hutajulu selaku orator langsung mengaitkan kasus Asahan III yang melibatkan Bupati Tobasa Pandapotan Kasmin Simanjuntak. Lokasi Asahan III masuk dalam kawasan hutan, namun kenapa Pemerintah dengan cepat merekayasa kawasan itu menjadi hutan rakyat??, terang Liston Hutajulu dengan lantang.

Putra Lumban BinangaKecamatan Laguboti ini juga mengecam, masalah izin pemasangan listrik dari Kehutanan sebenarnya masalah kecil, namun itu pun tidak bisa diselesaikan pemerintah.

Menanggapi orasi dan kecaman yang disampaikan pengunjukrasa tersebut, anggota DPRD Tobasa Jojor Marintan Napitupulu di hadapan pengunjukrasa mengatakan, bahwa DPRD Tobasa selama ini sudah berbuat dan berjuang untuk menampung tuntutan masyarakat dimaksud.

Pemasangan listrik di beberapa desa di tahun 2013, sudah ditampung. Namun ada dua desa yang bermasalah, karena tersangkut masalah izin, karena dua desa tersebut masuk kawasan hutan margasatwa, sebut Jojor Marintan Napitupulu dari fraksi Persatuan Tobasa.

Dalam hal ini, juga sambung Jojor Marintan, pihaknya juga sudah berulangkali membicarakan ini kepada Pemkab Tobasa. Bila perlu kita sama-sama menjumpai bupati agar masalah izin ini segera dikeluarkan, tandasnya.

Setelah para pengunjuk rasa yang berjumlah hampir seratusan tersebut selesai menyampaikan tuntutannya di DPRD Tobasa, kemudian secara tertib mereka bertolak menuju kantor bupati di Simanjalo Desa Sianipar Balige dengan pengawalan ketat dari aparat Polres Tobasa.

Di Kantor Bupati, para pengunjuk rasa diterima oleh Sekda Tobasa Liberty Manurung, Asisten I Drs Wasir Simanjuntak beserta beberapa pejabat lainnya, didampingi beberapa anggota DPRD Tobasa, Jojor Marintan Napitupulu, Franjos Sitorus,dan Boyke Pasaribu.

Namun para pengunjuk rasa tampak kecewa, karena Bupati Tobasa tidak bersedia menerima dan menjumpai mereka. Para pengunjukrasaberikeras harus bupati Pandapotan K Simanjuntak yang menerima tuntutan mereka.

Kami hanya ingin bupati yang menerima kami disini, dan ingin mendapat jawaban langsung dari dia. Kami tidak ingin diwakilkan, kata orator Liston Hutajulu, sembari diiyakan massa lainnya.

Seketika, Liston Hutajulu selaku orator aksi yang mewakili HIMA Tobasa dan juga mendampingi GERMA 7 Desa menyebutkan, segera berikan izin hutan suaka margasatwa desa Sibuntuon dan desa Pagarbatu, agar segera ditenderkan pihak PLN.

Liston menegaskan, Tarhona do Bupati Korupsi 3,8 Milyar, izin pemasangan jaringan listrik desa Sibuntuon dohot Pagarbatu maol diurus (Patengtengan Bupati Tobasa korupsi 3,8 Milyar, sedangkan pemasangan jaringan listrik untuk desa Sibuntuon dan desa Pagar batu tak bisa diurus), terang liston sembari disoraki warga pendemo lainnya.

Menaggapi hal tersebut, Sekdakab Liberti Manurung didampingi Asisten I Wasir Simanjuntak menjelaskan, bahwa pemerintah tidak benar tinggal diam terhadap masalah jaringan listrik di dua desa yang saat ini mengalami masalah izin, karena masuk dalam kawasan hutan margasatwa.

Dikatakan Liberty Manurung, pihak PLN tidak mau melaksanakan proyek pemasangan listrik di dua desa tersebut, sebelum ada izin yang diperoleh dari dinas Kehutanan.

Sambung Liberty Manurung, untuk membuktikan keseriusan itu, saat ini Bupati sedang berada di Medan bersama-sama dengan Ketua DPRD Tobasa Sahat Panjaitan untuk menindak lanjuti masalah perizinan, supaya dinas Kehutanan Propinsi mendukung dan menyetujui izin pembangunan jaringan listrik yang masuk dalam kawasan hutan margasatwa di desa Sibuntuon dan desa Pagarbatu.

Bahkan Liberty Manurung berjanji kepada pengunjukrasa, paling lambat bulan Agustus ini listrik di dua desa tersebut akan terpasang.

Sesuai amatan Konstruktif, hingga Pukul 16.00 WIB para pengunjukrasa masih bertahan di halaman kantor bupati di desa Simanjalo Sianipar Balige dan bahkan tidak akan pulang sebelum mereka bertemu langsung dengan bupati Tobasa


TAGS


-

Author

Follow Me