Guru di Tobasa Pertanyakan Dana Sertifikasi Desember 2012

30 Jul 2013

TOBASA, halakhita. Oleh : Aristo Panjaitan, SS.SPd

Sejumlah guru yang bersertifikasi di Kabupaten Toba Samosir tampak gembira dan bercampur kecewa, sebab dana sertifikasi tahun 2013 tahap I (Januari-Maret 2013) telah cair. Sementara, kecewa mereka karena tahap II (April - Juni 2013) belum diterima yang seharusnya sudah mereka terima.

Namun yang paling dipertanyakan guru-guru, adalah tunjangan sertifikasi Desember 2012 sampai saat ini belum mereka terima atau dicairkan tanpa alasan yang pasti.

M br P dan S br P, keduanya merupakan guru di Kecamatan Laguboti, Kamis (25/7), kepada halakhita mengaku tunjangan sertifikasi guru yang mereka terima saat ini (kemarin) masih triwulan I terhitung Januari-Maret 2013. “Triwulan II belum kami terima,” kata M br P.

M br P mengatakan, masih ada satu bulan lagi yang tertinggal yakni bulan Desember 2012 belum diterima mereka. “Tunjangan sertifikasi bulan Desember tahun lalu sampai saat ini belum kami terima,” aku guru yang sudah dua tahun mendapat tunjangan sertifikasi ini.

Namun, yang menjadi tanda tanya bagi mereka, tunjangan sertifikasi yang diterima masih dihitung berdasarkan gaji pokok yang lama, padahal gaji pokok mereka terhitung Januari 2013 sudah mengalami perobahan atau kenaikan.

“Tunjangan yang saya terima masih dihitung gaji pokok lama, padahal mulai Januari 2013 gaji pokok saya sudah naik,” sebut M br P.

Lain halnya guru yang bersertifikasi yang mengajar di SMK N Balige ini, tidak ikut menerima tunjangan sertifikasi dengan alasan kesalahan administrasi. “Sebelumnya saya salah satu guru yang sudah pernah menerima tunjangan sertifikasi, tapi kali ini saya tidak ikut menerimanya,” katanya.

“Kurang tahu pastinya kenapa saya saat ini tidak menerima tunjangan sertifikasi. Akan saya pertanyakan dulu hal ini ke Diknas,” tandas guru yang enggan namanya dikorankan ini.

Tapi sambung, guru-guru tersebut, yang paling perlu dipertanyakan, kenapa hingga saat ini tunjangan sertifikasi bulan Desember 2012 lalu itu belum juga dicairkan. “Tolonglah bantu kami para wartawan itu, supaya dipertanyakan ini ke Diknas, bagaimana supaya yang satu bulan lagi itu dicairkan,” kata M br P sembari diamini guru-guru lainnya.

M br P mengatakan, masalah ini sudah berulangkali kami tanyakan kepada kepala sekolah kami, namun jawabannya hanya bersabar. Sampai kapan kami bersabar jika jawabannya tidak pasti!, sebutnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tobasa Mariani Simorangkir ketika dikonfirmasi halakhita Kamis (25/7) sore melalui Short Massage Service (SMS), tentang masalah di atas tidak bersedia menjawab.

Terpisah, Kepala Bagian Tenaga Pendidikan (Tendik) Dinas Pendidikan Kabupaten Tobasa, Rudi Sitompul ketika dikonfirmasi konstruktif dihari sebelumnya tentang jumlah penerima tunjangan sertifikasi guru di Tobasa.

Dikatakan, jumlah guru yang memiliki SK Tunjangan Sertifikasi hingga saat ini sebanyak 1004 orang, sudah termasuk tenaga pendidik dan pengawas sekolah.

Sama halnya dengan Kabid perbendaharaan DPPPKD Ganyang Situmorang, ketika dikonfirmasi via Hand Phone belum lama ini, mengatakan agar masalah tersebut ditanya saja kepada Dinas Pendidikan. Tanya aja dulu dinas pendidikan, entah apa alasan yang diberikan, sebutnya dengan singkat.

Terkait hal ini, ketua LSM TOP-P2I (Tim Operasional Pengawasan Pembangunan Pendidikan Indonesia) Kabupaten Toba Samosir, Hotmei Sinurat mengatakan, sikap Pemkab dan Kadis Pendidikan Tobasa yang hingga saat ini belum mencairkan tunjangan sertifikasi bulan Desember 2012, merupakan sikap yang tidak tolerans dan terkesan tidak peduli dan tidak proaktif terhadap pendidikan dan guru.

Kenapa kita katakan demikian, dana sertifikasi guru itu kan berasal dari negara, bukan uang pribadinya. Dana sertifikasi itu adalah hak setiap guru dan wajib diberikan oleh pemerintah. Jika memang dana sertifikasi bulan Desember 2012 itu tidak diberikan oleh pusat, jelaskan kepada publik, apa alasannya sehingga terjadi demikian?, ketus Hotmei Sinurat.

Ditanyakannya, apa memang dana itu tidak ada dikucurkan Pemerintah Pusat??, ini yang menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat, terlebih-lebih para pegiat anti korupsi di Tobasa ini.

Jangan-jangan ada niat busuk Pemkab dan Diknas Tobasa untuk menggelapkan tunjangan sertifikasi yang satu bulan lagi itu, kata putra Laguboti ini geram.

Pemerhati Pendidikan ini berandai-andai, jika diasumsikan 1000 orang guru penerima tunjangan sertifikasi, dan rata-rata guru menerima Rp.2.500.000/ bulan, maka dalam satu bulan dana sertifikasi yang akan diberikan sebanyak Rp.2,5 Milyar.

“Sebanyak Rp.2,5 Milyar lah dana sertifikasi guru yang diduga akan digelapkan,” beber Hotmei Sinurat.

Jika pun, lanjut Hotmei Sinurat,akhirnya dana sertifikasi itu diberikan Pemkab Tobasa kepada guru penerima, hanya karena desakanmasyarakat melalui media, namun tindakan atau perbuatan itu sudah termasuk praktek pencucian uang (Money Loundry). Tindakan demikiantergolong perbuatan Pidana, dan perlu diusut aparat penegak hukum, imbuhnya.


TAGS


-

Author

Follow Me