Copot Kadis Diknas Tobasa

30 Jul 2013

Balige, halakhita. Oleh : Aristo Panjaitan, SS.SPd

Copot Kepala Dinas Pendidikan Tobasa Mariani Simorangkir yang disinyalir telah merusak tatanan pendidikan dan mengkomersilkan dunia pendidikan di Tobasa. Dia juga dinilai menyetujui atau mempersilahkan kepala sekolah SMA Negeri di Tobasa melakukan pengutipan Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP) dan berbagai pungutan lainnya dari siswa.

Pihak Kejaksaan dan Kepolisian diminta jangan tinggal diam. Tindak dan proses secara hukum para kepala sekolah yang hingga saat ini masih tetap melakukan pengutipan-pengutipan kepada siswa, karena tindakan tersebut sudah jelas tindak pidana.

Demikian disampaikan Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat Tim Operasional Pengawas Pembangunan Pendidikan Indonesia (LSM-TOP-P2I) Kabupaten Toba Samosir, Aristo Panjaitan SS,SPd kepada halakhita Sabtu (27/7) di Balige .

Dikatakan aktivis LSM bidang Pendidikan ini, semenjak Mariani Simorangkir menakhodai Dinas Pendidikan di Tobasa, dia menilai karut marut dunia pendidikan semakin memprihatinkan dan merosot.

Bagaimana tidak merosot, pendidikan selama dia pimpin, bukan lagi mengutamakan kualitas. Ironisnya, pendidikan itu diduga menjadi ajang obyek bisnis atau komersial para petinggi birokrat dinas pendidikan. Umumnya sekolah di Tobasa mulai dari tingkat SD,SMP hingga SMA melakukan pungutan uang terhadap siswa, terang pria yang peduli pendidikan ini.

Pihaknya, sambung Aristo Panjaitan, sudah berulangkali menyampaikan dan menyoroti berbagai penyimpangan yang terjadi di sekolah, namun Mariani Simorangkir selaku Kadis Diknas tidak pernah memberikan teguran atau menindak kepala sekolah tersebut. Tidak mungkin kepala sekolah berani melakukan pengutipan kepada siswa kalau tidak ada instruksi dari dia (Mariani Simorangkir), tandas mantan guru SMA yang pernah mengabdi selama 9 tahun di Tobasa ini.

Pria 38 tahun ini juga tampaknya tidak simpatik lagi kepada aparat penegak hukum di bumi Tobasa ini, sebab yang terjadi selama ini minim penidakan atau penanganan hukum kepada kepala sekolah yang melakukan tindak pidana korupsi.

Perbuatan Pungli tanpa dilandasi dasar hukum kan jelas pidana. Apalagi uang hasil yang di pungli itu disinyalir tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Hasil uang pungli itu jelas untuk memperkaya diri dan kelompoknya, ketus Aristo sembari mengatakan, dana pendidikan yang berasal dari pemerintah saja diduga kuat menjadi ajang penyelewengan kepala sekolah dan oknum birokrat dinas pendidikan.

Aktivis LSM bidang pendidikan tersebut juga menilai, pihak eksekutiv dan legislative di Tobasa saat ini dinilai sudah buta dan tuli melihat realita yang ada. Sudah jelas ada peraturan pemerintah dan didukung dengan Surat Edaran dari Menteri Pendidikan RI, yang melarang pihak sekolah melakukan pengutipan SPP, tapi tampaknya tidak didukung dan melaksanakannya, sebut Aristo.

Nah, lanjut Aristo Panjaitan, pihaknya salah satu kelompok yang peduli dengan pendidikan di bumi Tobasa, berharap banyak kepada seluruh elemen masyarakat, instansi maupun penegak hukum agar bersama-sama memperhatikan pendidikan yang bermutu, bersih dan jauh dari perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan.

Singkirkan Mariani Simorangkir dari Dinas Pendidikan Tobasa. Barang Import seperti dia tidak perlu di Tobasa ini, ngapain dia menjadi kadis kalau hanya untuk merusak dan menggerogoti uang Negara dan rakyat!!. Sebelum ke Tobasa,juga dia kami ketahui telah bermasalah di Taput, ketus aktvis LSM Pendidikan ini. ,

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, walaupun pemerintah telah melarang pihak sekolah mengutip uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) kepada seluruh siswa SLTA di Indonesia , namun imbauan dan larangan itu tampaknya tidak dilaksanakan Sekolah lanjutan Tingkat Atas (SLTA) negeri di Tobasa dan hingga saat ini masih saja siswa dibebani uang SPP dengan jumlah bervariasi. Pendidikan gratis hingga tingkat SLTA tersebut didukung dengan dikucurkannya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp.1.000.000 /siswa/tahun.

Larangan Pemerintah untuk melaksanakan pendidikan gratis dari jenjang tingkat SD, SMP, dan SLTA itu dikuatkan sesuai dengan Surat Edaran Nomor 017/MPK/SE/2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang menghimbau seluruh dinas pendidikan kabupaten/kota se-Indonesia tidak boleh melakukan pengutipan SPP per Februari 2013.

Informasi yang diperoleh halakhita seminggu terakhir ini, umumnya sekolah SMA/SMK Negeri di Tobasa, masih tetap mengutip uang SPP, uang Insidental, uang Les Tambahan dan berbagai pungutan lainnya. Ironisnya, untuk tahun ajaran baru 2013/2014, masih saja pihak sekolah berencana mengutip uang SPP, walaupun pemerintah telah mengucurkan dana BOS untuk tingkat SLTA di seluruh Indonesia.

Sejumlah orangtua siswa SLTA di Balige, J Sitorus dan E Sibuea ketika dikonfirmasi halakhita belum lama ini, mengatakan, anak mereka pernah menyampaikan, bahwa pihak sekolah masih tetap saja mengutip uang SPP kepada anaknya. Saya belum tahu apa alasan pihak sekolah masih mengutip uang SPP dari siswa, padahal mulai tahun ini sudah ada dana BOS untuk SLTA., sebut orang tua siswa SLTA negeri di Balige J Sitorus.

Senada dikatakan orang tua siswa SLTA negeri di Balige, E Sibuea, juga merasa heran kenapa pihak sekolah masih saja mengutip uang SPP dari siswa. Sepengetahuan dia, bahwa pemerintah telah mengeluarkan dana BOS untuk tingkat SMA/SMK. So diantusan Kepala sekolah on, nga adong dana BOS, tong dikutip uang SPP!!, (Gak ngerti kita melihat Kepala Sekolah itu, walaupun dana BOS sudah ada, toh masih tetap saja dikutip uang SPP!!), katanya dengan geram.


TAGS


-

Author

Follow Me